Nourishing People

KKP Targetkan Ekspor Perikanan US $ 5 Milyar

Tahun 2013, nilai ekspor hasil perikanan Indonesia ditargetkan dapat mencapai US$ 5 milyar. Untuk mencapai target tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tetap konsisten membangun jaringan dan dukungan dari para pelaku usaha, pemerintah daerah, asosiasi, komisi hasil perikanan dan unit pengolahan ikan yang tersebar di seluruh Indonesia. Demikian ditegaskan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif C. Sutardjo, ketika membuka acara Konsultasi Nasional Penguatan Sinergitas Hulu Hilir Untuk Meningkatkan Industrialisasi Kelautan dan Perikanan, Konsumsi dan Ekspor serta acara Seminar Nasional Penyuluh Perikanan, di Surabaya, Jawa Timur. Senin (21/05).

Salah satu strategi pemasaran hasil perikanan yang direkomendasikan KKP adalah dengan tetap mempertahankan dan meningkatkan ekspor hasil perikanan Indonesia ke pasar utama atau pasar produktif. Negara-negara seperti Amerika Serikat (AS), Jepang dan Uni Eropa yang nilai ekspor RI mencapai 63,19% tahun 2012, harus menjadi target utama. Untuk pasar prospektif lainnya yaitu Asia Tenggara dan Asia Timur menjadi prioritas berikutnya, dimana pada tahun 2012 nilai ekspor RI mencapai 25,93% . Sedangkan pasar potensial seperti Timur Tengah dan Afrika yang nilai ekspornya masih relatif kecil yaitu 5,49%, juga harus tetap dibangun. “Kami yakin dengan saling bersinergi diantara semua stakeholder dapat mendukung industrialisasi kelautan dan perikanan, untuk pencapaian target ekspor US$ 5 milyar,” kata Sharif.

Untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri dan ekspor, tegas Sharif, KKP harus mampu meningkatkan produksi perikanan Indonesia baik dari perikanan budidaya dan perikanan tangkap maupun di sisi hilir. Dalam upaya peningkatan produksi, pengolahan dan pemasaran, masih banyak tantangan dan kendala yang dihadapi. Diantaranya, seperti permodalan, listrik, logistik, sarana dan prasarana masih ada beberapa kekurangan. Dari sisi industri, masih diperlukan organisasi pelaku usaha yang kokoh dan solid. Untuk itu asosiasi dan komisi hasil perikanan memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan pasokan produk perikanan di dalam negeri dan ekspor. “Kendala memang tetap ada, namun kita harus terus maju untuk mewujudkan visi-misi Kementerian Kelautan dan Perikanan,” tegasnya.

Sharif menandaskan, peran Komisi Hasil Perikanan akan sangat menentukan target produksi dan ekspor hasil perikanan. Komisi yang terdiri dari sub komisi tuna, sub komisi udang, sub komisi rumput laut, sub komisi ikan hias, sub komisi mutiara, dan sub komisi catfish adalah merupakan komisi yang memiliki peran dalam memacu para pelaku usaha perikanan untuk meningkatkan produksi. Diantaranya, pada tahun 2012, Komisi Hasil Perikanan telah menghasilkan rekomendasi kebijakan strategis yang semuanya difokuskan untuk mendukung industrialisasi perikanan. “Saya tekankan, agar asosiasi dan komisi berperan aktif untuk mendorong kemampuan produksi unit pengolahan ikan yang tersebar di seluruh Indonesia, serta tetap menjaga mutu produk yang dihasilkan. KKP juga tetap akan mengawal para eksportir secara konsisten agar mempertahankan standar mutu dan keamanan pangan yang dipersyaratkan negara mitra,” katanya.

Lebih lanjut Sharif menjelaskan, dalam rangka meningkatkan pengembangan industri pengolahan dalam negeri, pemerintah melalui KKP akan terus meningkatkan ekspor dengan tetap melakukan pengendalian impor. Kebijakan ini dilakukan dalam rangka upaya penguatan kapasitas industri dalam negeri untuk mengembangkan produk-produk bernilai tambah dan sekaligus upaya penanggulangan kemiskinan, melalui pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan ekonomi masyarakat yang berpenghasilan rendah, khususnya nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar hasil kelautan dan perikanan, serta petambak garam melalui perluasan jangkauan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Kelautan dan Perikanan. “Program lain adalah Program peningkatan kehidupan nelayan klaster 4, pengembangan lembaga pembiayaan KP serta program peningkatan kapasitas skala usaha dan kewirausahaan menjadi usaha yang bankable,” ujarnya.

Sumber: www.kkp.go.id
 

0 comments:

Poskan Komentar